1. Pengertian Harta Gono-Gini
Harta gono-gini atau harta bersama adalah seluruh harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya ikatan perkawinan, baik diperoleh atas usaha suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Dasar Hukum
Ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam:
Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Pasal 36 UU Perkawinan, mengenai tindakan hukum terhadap harta bersama yang memerlukan persetujuan kedua belah pihak.
Pasal 37 UU Perkawinan, yang mengatur bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada prinsipnya memberikan hak masing-masing mantan suami dan istri sebesar seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
3. Pembagian Harta Gono-Gini
Pada prinsipnya, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dapat dibagi secara adil antara mantan suami dan mantan istri.
Namun, perlu diperhatikan bahwa:
Harta bawaan masing-masing pihak sebelum perkawinan bukan merupakan harta bersama.
Harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan pada prinsipnya menjadi hak pribadi penerimanya.
Utang yang timbul untuk kepentingan bersama perlu diperhitungkan dalam penyelesaian harta bersama.
Pembagian harta bersama dapat dilakukan melalui kesepakatan atau gugatan ke pengadilan.
4. Langkah Hukum
Apabila terjadi perselisihan mengenai pembagian harta gono-gini, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke pengadilan yang berwenang, yaitu:
Pengadilan Agama bagi pasangan beragama Islam.
Pengadilan Negeri bagi pasangan yang perkaranya berada dalam kewenangan peradilan umum.
5. Kesimpulan Legal Opini
Secara hukum, harta gono-gini merupakan hak bersama suami dan istri yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Perceraian tidak serta-merta menghilangkan hak salah satu pihak atas harta bersama tersebut.
Oleh karena itu, setiap pembagian harta bersama harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak masing-masing pihak.
Apabila salah satu pihak menguasai, mengalihkan, atau menjual harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya, tindakan tersebut dapat menjadi objek sengketa hukum sesuai keadaan dan bukti yang ada.
Catatan hukum: Pembagian 50:50 tidak otomatis berlaku untuk semua pasangan. Penentuan bagian tetap harus memperhatikan rezim hukum perkawinan, perjanjian perkawinan, dan pertimbangan pengadilan.
